Showing items related by title, author, creator and subject.

• Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dalam pengaturan pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah 

  Tanuwiharja, Yohan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

  Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah untuk menjalankan tugas pemerintahan secara mandiri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar disebutkan “Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan ...
• Kewenangan kepala daerah dalam penempatan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mewujudkan profesionalisme kepegawaian daerah menuju Good Governance and Clean Government 

  Pratama, A. Nugraha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

  Kewenangan Kepala Daerah dalam hal manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti kewenangan dalam hal penempatan dan mutasi. Namun keberadaan peraturan ...
• Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 

  Valen Diyen (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

  Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga perwakilan di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah lahir pada amandemen UUD NRI 1945 dan termaktub dalam pasal 22C dan 22D UUD NRI 1945. Urgensi lahirnya wakil daerah ...