Pertanggungjawaban pidana korupsi yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi

Abstract

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Modus operandi yang sering dilakukan oleh korporasi yang memperdagangkan satwa dilindungi adalah dengan menyelundupkan jenis satwa dilidnungi dengan jenis satwa tidak dilindungi. Diketahui bahwa terdapat perkembangan terkait dengan pelaku yang memperdagangkan satwa liar dilindungi, yaitu mulai dilakukan oleh korporasi. Salah satu contohnya adalah PT. R yang diketahui memperdagangkan sirip hiu dilindungi dari kota Bau-Bau, dan Dobo, ke Kota Manado. PT R memperdagangkan sirip tersebut dengan cara menyelundupkan jenis sirip hiu dilindungi dengan sirip hiu tidak dilindungi. Namun, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, peraturan yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati, termasuk satwa dilindungi, belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehingga, korporasi tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Agar korporasi yang terlibat dalam memperdagangkan satwa liar dilindungi dapat dijerat sanksi pidana, perlu menggunakan pendekatan multidoor, yaitu dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Sehingga, timbul pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perdagangan satwa liar dilindungi berdasarkan pendekatan multidoor? Apakah dibutuhkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? Maka, untuk menjawab permasalahan yang ada, penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian ini, pendekatan multidoor dapat digunakan untuk menjerat korporasi yang terlibat dalam memperdagangkan satwa liar dilindungi, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tetap perlu dilakukan perubahan.