Pemerintahan diskresi kepolisian dalam kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat demi kepentingan umum

Abstract

Demonstrasi menjadi salah satu bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sebagai penegak hukum, polisi memiliki peran penting untuk menjaga dan memenuhi hak setiap orang untuk berdemonstrasi, salah satunya melalui kewenangan diskresi kepolisian. Kekerasan fisik yang dilakukan polisi kepada demonstran berdasarkan kewenangan diskresi menimbulkan berbagai persoalan. Oleh karena suatu kewenangan diskresi memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi, maka timbul permasalahan seperti bagaimana diskresi kepolisian dalam bertindak menurut penilaiannya sendiri saat menangani aksi demonstrasi? Mengapa polisi menggunakan diskresi kepolisian dengan melakukan kekerasan fisik saat demonstrasi? Bagaimana pertanggungjawaban polisi dalam menggunakan kewenangan diskresinya untuk melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat demi kepentingan umum? Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari hasil library research. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan diskresi untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri harus dilakukan dalam keadaan genting dan benar-benar diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan polisi dilakukan karena demonstran seringkali tidak menggunakan etika berdemonstrasi dan membahayakan kepentingan umum, tidak jarang polisi dalam melaksanakan kewenangan diskresinya masih dilandasi emosi personal kepada demonstran. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban polisi secara internal oleh Propam dan KOMPOLNAS, lalu pertanggungjawaban polisi secara eksternal dilakukan melalui peradilan pidana. Untuk itu perlu ada standar khusus penggunaan diskresi kepolisian saat menangani aksi demonstrasi serta sosialisasi kepada kelompok masyarakat untuk mengindahkan etika berdemonstrasi.