Analisis akibat hukum bagi kreditor apabila debitor yang membuat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung dinyatakan pailit

Abstract

Seiring berkembangnya kondisi di masyarakat, banyak calon pasangan suami istri yang memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan, Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas makna perjanjian perkawinan. Penelitian ini mengkaji ulang pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan dan pengaturan harta perkawinan di Indonesia. Dalam hal melaksanakan penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan di sini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan akibat hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian perkawinan di tengah proses kepailitan dinyatakan pailit adalah perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan yang dapat dibatalkan. Upaya hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk memisahkan harta di tengah proses kepailitan yakni kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan ke Pengadilan. Upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh yakni kreditor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan debitor yang secara sengaja dan melawan hukum membuat perjanjian perkawinan di tengah proses kepailitan.