Permasalahan dalam penerapan Non-Conviction Based dalam upaya pemulihan kerugian negara terkait tindak pidana korupsi

Abstract

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non Conviction Based (NCB) adalah instrumen hukum yang paling penting dalam memerangi korupsi dan pemulihan kerugian negara. Hal Ini memungkinkan penyitaan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa perlu adanya putusan bersalah terlebih dahulu. Dengan melacak aliran dana yang berasal dari tindak pidana, NCB berusaha untuk memecahkan mata rantai keuntungan dari kejahatan. Di Indonesia, implementasinya masih terhambat oleh regulasi yang rumit dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Dengan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, NCB memiliki prospek yang menjanjikan. Namun, prospek ini harus diiringi dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan pengetahuan publik tentang cara mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Pada penelitian ini akan membahas secara normatif pertentangan antara NCB dengan sistem hukum positif Indonesia serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terkait asas presumption of innocence. Seperti halnya dalam Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi, sehingga RUU Perampasan Aset juga perlu beberapa pertimbangan supaya tidak melanggar konstitusi. Pada penulisan ini menemukan fakta bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan bisa dibilang sangat efektif dan efisien dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Perampasan aset tanpa pemidanaan tentunya juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam konvensi United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC).