Akibat hukum dari penolakan keluarga korban tindak pidana pembunuhan atas pelaksanaan autopsi korban

Abstract

Autopsi merupakan salah satu prosedur pemeriksaan medis yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti ketika terjadi suatu tindak pidana yang berujung pada kematian, yang salah satunya adalah pembunuhan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengaturan mengenai autopsi terdapat pada Pasal 133 yang mengatur kewenangan penyidik untuk meminta bantuan dari kedokteran forensik untuk melakukan autopsi dan Pasal 134 yang mengatur kewajiban penyidik untuk menginformasikan pelaksanaan autopsi kepada keluarga korban. Meskipun keberadaannya tidak dapat dihindari untuk kepentingan hukum, penolakan terhadap autopsi oleh keluarga korban masih sering terjadi. Penolakan tersebut dapat berimbas pada terhambatnya penyelesaian perkara, tidak terungkapnya kebenaran dibalik matinya seseorang hingga penjatuhan sanksi pidana kepada keluarga yang melakukan penolakan. Dengan melatarbelakangi permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul ketika terjadi penolakan autopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan yang dinyatakan oleh keluarga korban melalui metode penelitian yuridis sosiologis yaitu berupa wawancara dengan narasumber-narasumber terkait serta didukung dengan literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap autopsi tidak dapat dihindari namun masih dapat dilakukan persuasif atau bujukan dari pihak kepolisian dan kedokteran agar keluarga mengizinkan korban untuk diautopsi. Apabila penolakan tetap terjadi maka keluarga korban dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menghalangi atau mencegah autopsi dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 222 KUHP.