Pertanggungjawaban hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang

Abstract

Kegiatan usaha pertambangan tidak terpisahkan dengan kegiatan reklamasi karena dengan adanya kegiatan usaha pertambangan dapat meninggalkan lubanglubang bekas galian pertambangan yang berbahaya bagi lingkungan, ekosistem, dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Adanya kegiatan reklamasi memulihkan fungsi lahan bekas tambang kembali seperti semula sebagaimana peruntukannya. Reklamasi merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal tersebut sejalan dengan kewajiban-kewajiban dari pemegang IUP yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Walaupun sudah ada aturan mengenai kewajiban untuk melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang namun dalam praktiknya sampai saat ini masih banyak lubang-lubang bekas galian tambang yang belum dilakukan reklamasi. Dalam penelitian kali ini penulis berusaha menganalisis penyebab dari tidak terlaksananya kegiatan reklamasi dari sudut pandang pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut penulis, Kementrian ESDM belum menjalan kewajiban pengawasan reklamasi secara maksimal dikarenakan adanya perubahan peraturan yang membuat pemusatan kewenangan dari Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Pusat dalam hal ini Mentri, dan sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Mentri sehingga menyebabkan kekosongan hukum dan kurang maksimalnya pelaksanaan dari kewajiban Mentri tersebut. Sehingga penulis menyarankan agar segera dibentuk peraturan pelaksana terkait ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian ESDM supaya kegiatan reklamasi dapat berjalan secara maksimal.