Kewenangan penyadapan dalam penyidikan kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi

Abstract

Hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada asas legalitas sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) sehingga seluruh prosesnya harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Penyidikan merupakan salah satu proses dalam hukum acara pidana di Indonesia yang memberikan ruang bagi Penyidik Polri untuk dapat melakukan upaya paksa sesuai wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah upaya paksa penyadapan. Pengaturan kewenangan penyadapan pada saat penulisan ini dilakukan tersebar dalam berbagai undang-undang tindak pidana khusus, yakni tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sebagai tindak pidana yang berada di luar KUHP dan merupakan sebuah kejahatan terorganisasi. Perdagangan satwa yang dilindungi juga merupakan sebuah tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHAP dan secara global perdagangan satwa yang dilindungi dinilai sebagai kejahatan terorganisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia dalam perspektif kejahatan terorganisasi dan upaya paksa apa saja yang dapat dilakukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi. Metode yuridis normatif digunakan dalam tujuan mengkaji secara normatif tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, kejahatan terorganisasi dan kewenangan penyadapan oleh Penyidik Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya terdapat kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia yang merupakan sebuah kejahatan terorganisasi dan sebagai kejahatan terorganisasi seharusnya Penyidik Polri dapat melakukan upaya paksa penyadapan dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.