Analisis tanggung jawab pelaku usaha rangka Motor “E” terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur mengenai larangan memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa adanya informasi lengkap kepada konsumen yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK. Hal ini berkorelasi dengan pemenuhan keselamatan yang berhak diharapkan oleh konsumen terhadap barang yang diperdagangkan (intended use). Seperti dalam kasus rangka motor “e” yang mengalami korosi dan patah pada sepeda motor “H” keluaran tahun 2022, banyak konsumen mengeluhkan hal tersebut padahal usia sepeda motor yang dibeli konsumen terbilang baru. Pemenuhan garansi bagi konsumen juga terbilang sulit didapatkan oleh konsumen karena jangka waktu yang kurang spesifik dicantumkan oleh pelaku usaha. Maka dari itu, hal tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum bagi konsumen dan berdampak pada keselamatan konsumen. Berdasarkan pemaparan di atas, dalam menjawab penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penulis mengumpulkan berbagai macam data seperti bahan hukum pimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan dan analisis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukan terdapat hubungan hukum langsung dengan tanggung jawab kontraktual dan hubungan hukum tidak langsung dengan tanggung jawab langsung dalam jual beli sepeda motor dengan rangka “e” antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga hubungan tersebut berpengaruh terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sebagai upaya ganti rugi kepada pelaku usaha. Maka dari itu, diperlukan peran pelaku usaha dalam meningkatkan edukasi terkait perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, serta pencantuman masa garansi yang spesifik demi memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi keselamatan konsumen.