Inkonsistensi penerapan pengaturan suap dan gratifikasi dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia

Abstract

Suap dan Gratifikasi salah satu tindak pidana korupsi yang cukup sering dilakukan di Indonesia. Jika melihat dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai suap dan gratifikasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka akan sulit untuk dapat membedakan pengaturan dari kedua hal tersebut. Hal ini dikarenakan unsur-unsur pada pengaturan suap dan gratifikasi saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Misalnya Pasal 5, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B (gratifikasi), yang mengatur perbuatan yang sama dalam beberapa Pasal yang berbeda dan ancaman pidana yang berbeda. Tujuan dari dibuatnya penelitian ini untuk menunjukan inkonsistensi rumusan terkait suap dan gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk menunjukan adanya inkonsistensi maka akan diberikan beberapa kasus yang menunjukan adanya permasalahan pada rumusan suap dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian ini menunjukan memang adanya tumpang tindih pada pengaturan suap dan gratifikasi, untuk itu diperlukannya revisi pengaturan suap dan gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.