Analisis hukum penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian

Abstract

KUH Perdata tidak memuat aturan yang cukup memadai untuk mengantisipasi atau menjawab isu-isu hukum perjanjian dalam perkembangan di masyarakat. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan kaidah-kaidah hukum perjanjian terkait penyalahgunaan keadaan. Salah satu contoh kasus terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No. 3641 K/Pdt/2001, Tergugat memanfaatkan keadaan Penggugat yang sedang di penjara untuk menandatangani perjanjian yang merugikan. Hakim menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum karena adanya penyalahgunaan keadaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hakim di Indonesia menafsirkan penyalahgunaan keadaan sebagai situasi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian memanfaatkan kondisi tidak menguntungkan dari pihak lain secara tidak adil. Penyalahgunaan keadaan menggoyahkan berbagai asas hukum perjanjian seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, kepribadian, itikad baik, dan keseimbangan. Hukum perjanjian Indonesia seharusnya lebih eksplisit mengatur penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Perlindungan terhadap kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan kepentingan harus ditingkatkan. Diperlukan peraturan tertulis yang mengatur kriteria jelas untuk penyalahgunaan keadaan, seperti ketidakseimbangan posisi tawar, pemanfaatan keadaan pihak lain, keuntungan yang tidak wajar, penyalahgunaan kekuasaan, dan penipuan atau kebohongan. Hal ini untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum