Abstract:
Pelanggaran HAM pada masa lampau yang hingga kini belum terpecahkan secara tuntas jumlahnya tidak sedikit. Satu di antaranya yakni Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II. Selanjutnya muncul gugatan yang telah diputus dengan Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. Objek gugatannya adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan Jaksa Agung dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Tragedi Semanggi bukanlah pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc. Dalam penelitian ini diteliti mengenai kesesuaian Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT dengan kaidah perlindungan HAM dan urgensi peran negara dalam penegakan ham berat terhadap Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT tersebut tidak memenuhi kaidah perlindungan Hak Asasi Manusia dikarenakan Tragedi Semanggi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 9 huruf (a) UU Pengadilan HAM maka harus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian Pelanggaran HAM berat. Dalam Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT negara belum secara maksimal berperan aktif dalam penegakan HAM Berat. Hal ini terlihat jelas dalam proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II.
