Kajian tentang putusan Juliari Batubara dalam kasus korupsi dana bansos pada saat Pandemi Covid-19

Abstract

Studi kasus ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia. Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bencana nasional ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Disaat bencana nasional, Menteri Sosial Republik Indonesia yaitu Juliari Batubara melakukan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Sosial di wilayah Jabodetabek. Juliari Batubara diputus oleh Majelis Hakim bersalah melakukan gratifikasi dan melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, perlu dilakukan kajian terhadap pertimbangan hakim atas unsur “menerima hadiah” dalam Pasal 12 huruf b UU PTPK terkait tindakan yang dilakukan oleh Juliari Batubara.