Analisis yuridis keabsahan penundaan kewajiban pembayaran utang berulang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/PDT.SUS-PKPU/2020

Abstract

Pengajuan PKPU rangkap seringkali dipandang sebelah mata, padahal PKPU kedua bisa saja terjadi asalkan sesuai dengan undang-undang. Menurut beberapa pihak, jika rencana perdamaian yang disetujui telah tercapai, tidak dapat diajukan kembali untuk PKPU dengan utang yang berbeda. Setelah moratorium dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, timbul masalah legal review terhadap adanya utang-utang milik debitur karena tidak adanya verifikasi kreditur dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketika ada syarat untuk memberikan debitur maka PKPU dapat diajukan kembali sesuai ketentuan hukum. Maka utang tersebut tidaklah terikat dalam perjanjian perdamaian yang sebelumnya, melainkan suatu utang yang masih belum ada kepastian terkait pembayaran utang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Proposal perdamaian yang telah dihomologasikan tidak dapat mengakibatkan tidak diakuinya utang tersebut setelah pengesahan perjanjian perdamaian. Saran yang diberikan adalah menuangkan peraturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan secara berulang di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.