Tinjauan yuridis pencegahan dan penanggulangan dampak negatif biomassa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.
dc.contributor.author Noor, Andarina Mayola Fahira
dc.date.accessioned 2024-09-13T03:22:44Z
dc.date.available 2024-09-13T03:22:44Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.other skp45469
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18645
dc.description 5390 - FH en_US
dc.description.abstract Biomassa merupakan salah satu dari sekian banyak energi terbarukan di Indonesia, namun memiliki dampak negatif yang diantaranya merupakan dihasilkannya emisi gas berbahaya dari pelaksanaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang menggunakan co-firing biomassa, sehingga dalam hal ini dibutuhkan instrumen yuridis pencegahan dan penanggulangan dampak negatif biomassa, yang dalam hal ini juga mencakup pertanggungjawaban Pemerintah terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh biomassa Dalam penulisan hukum ini, akan dijelaskan instrumen yuridis pencegahan dan penanggulangan dampak negatif biomassa dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap dampak negatif biomassa, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan analitis. Untuk menganalisis kedua rumusan masalah yang merupakan bagaimana instrumen yuridis pencegahan dan penanggulangan dampak negatif biomassa beserta bagaimana pertanggungjawaban pemerintah yang diwujudkan dalam sejumlah instrumen yuridis yang ada, oleh karena itu akan dibahas bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada mengatur mengenai instrumen yuridis pencegahan dan penanggulangan dampak negatif biomassa tersebut. Selain instrumen yuridis pencegahan dan penanggulangan dampak negatif biomassa yang berwujud pada peraturan perundang-undangan, terdapat juga sejumlah instrumen yuridis pertanggungjawaban Pemerintah terhadap dampak negatif biomassa yang merupakan pertanggungjawaban Pemerintah terhadap masyarakat sebagai perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, meskipun dalam penerapannya, perlu ada pemisahan kewenangan antara sub-direktorat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait dengan pengawasan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ada, yang khususnya dihasilkan oleh biomassa sebagai bioenergi. en_US
dc.language.iso Indonesia en_US
dc.publisher Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR en_US
dc.subject Biomassa en_US
dc.subject Instrumen Yuridis en_US
dc.subject Pertanggungjawaban Pemerintah en_US
dc.subject Pencegahan dan Penanggulangan en_US
dc.title Tinjauan yuridis pencegahan dan penanggulangan dampak negatif biomassa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi en_US
dc.type Undergraduate Theses en_US
dc.identifier.nim/npm NPM6051801064
dc.identifier.nidn/nidk NIDN0415116302
dc.identifier.kodeprodi KODEPRODI605#Ilmu Hukum


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UNPAR-IR


Advanced Search

Browse

My Account