Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik atas peralihan hak atas tanah hak guna bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam di Kota Batam

Show simple item record

dc.contributor.advisor Minulyo, Aloysius Joni
dc.contributor.author Mumek, Keavin Graha Christophan
dc.date.accessioned 2024-09-13T03:11:55Z
dc.date.available 2024-09-13T03:11:55Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.other skp45530
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18642
dc.description 5391 - FH en_US
dc.description.abstract Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan banyaknya peristiwa yang terjadi terkait kesalahan prosedur atas pelaksanaan peralihan dan/atau perolehan hak atas tanah dari dan kepada seseorang atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan. Bentuk peralihan hak yang selama ini dikenal masyarakat adalah jual beli, sehingga setiap transaksi jual beli atas tanah (dan bangunan) dilakukan dengan Akta Jual Beli tanpa melihat status kewarganegaraan dari pemegang hak lama dan calon pemegang hak baru. Kebanyakan masyarakat tidak menyadari bahwa kesalahan prosedur tersebut termasuk dalam kategori cacat administrasi yang berdampak pada keadaan dapat dibatalkannya Hak Atas Tanah yang telah diterima atau dipunyai seseorang / badan hukum. Bahkan lebih daripada itu kesalahan prosedur dalam peralihan hak atas tanah dapat mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tujuan penelitian ini bukan saja untuk memberikan pemahaman yang benar tentang bentuk peralihan hak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tapi sekaligus juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada para pihak khususnya pihak pembeli yang beritikad baik yang memperoleh hak atas tanah dari bekas Warga Negara Indonesia dengan cara jual beli, yang seharusnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan analisa terhadap keabsahan perjanjian menurut hukum positif dikaitkan dengan aturan perundang-perundangan di bidang pertanahan. Penulis juga menganalisa perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada penjual dan pembeli yang beritikad baik sepanjang perbuatan hukum jual beli yang mereka lakukan karena ketidaktahuan tentang prosedur yang benar. Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa peralihan hak yang tidak dilakukan menurut ketentuan yang seharusnya dapat mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak jelas. Hal tersebut tidak akan terjadi jika masyarakat dan para petugas dari Instansi terkait mengetahui prosedur yang benar dan didukung oleh sistem pengecekan status kependudukan seseorang secara akurat dan terkini (up to date) dan terintegrasi dengan semua instansi / pejabat yang membutuhkan sesuai kewenangannya. en_US
dc.language.iso Indonesia en_US
dc.publisher Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR en_US
dc.title Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik atas peralihan hak atas tanah hak guna bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam di Kota Batam en_US
dc.type Undergraduate Theses en_US
dc.identifier.nim/npm NPM6051801013
dc.identifier.nidn/nidk NIDN0415116302
dc.identifier.kodeprodi KODEPRODI605#Ilmu Hukum


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UNPAR-IR


Advanced Search

Browse

My Account