Analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengoplosan tabung gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Pengoplosan Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) sedang marak diperbincangkan karena cukup banyak pelaku usaha yang melakukannya. Namun pelaksanaan tersebut membawa dampak negatif di dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang terbawa dampaknya yakni pada aspek hukum perlindungan konsumen. Kehadiran hukum perlindungan konsumen disini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut. Pelaku usaha tersebut juga berhak dikenakan sanksi dalam aspek hukum perlindungan konsumen dimana pelaku usaha tersebut telah melanggar hak dan kewajibannya sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengoplosan Tabung Gas LPG ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian mengenai isi perjanjian keagenan yang harus ditepati oleh agen tabung Gas LPG. Selain itu, tanggung jawab bagi pelaku usaha yakni PT. Pertamina (Persero) sebagai prinsipal dan produsen tabung Gas LPG serta pelaku usaha agen tabung Gas LPG yang melakukan perbuatan pengoplosan tabung Gas LPG ini juga berlaku pada penyelesaian kasus ini. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen dapat diharapkan sebagai langkah penyelesaian dan langkah pencegahan agar tidak terulang lagi pengoplosan Gas LPG.