Kewenangan PBESI sebagai induk organisasi olahraga dalam penghapusan dan penghentian akses game di Indonesia

Abstract

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, berbagai bidang dalam kehidupan pun mulai berpindah dari bidang non elektronik menjadi elektronik, salah satunya adalah bidang olahraga. Electronic Sports atau lebih sering dikenal dengan Esports adalah olahraga prestasi yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah pun mengangkat Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) sebagai induk organisasi olahraga Esports. PBESI mengeluarkan Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor : 034/PB-ESI/B/VI/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia dalam rangka mengatur pelaksanaan esports di Indonesia dan melindungi atlet dan seluruh orang yang berkecimpung di dalam industri esports Indonesia. Walaupun peraturan tersebut sudah dapat mengatasi beberapa masalah mengenai Esports di Indonesia, namun disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa PBESI berhak untuk melakukan pengehentian akses Game di Indonesia yang mana hal tersebut merupakan kewenagan yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut menimbulkan kebingunan mengenai sejauh manakah kewenangan PBESI sebagai induk organisasi olahraga dalam melakukan penghentian akses Game di Indonesia, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan publisher Game yang gamenya diblokir di Indonesia? Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi- segi yuridis. Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah Kewenangan PBESI Sebagai Induk Organisasi Olahraga Dalam Penghapusan Dan Penghentian Akses Game Di Indonesia.