Tinjauan penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai jaminan perjanjian utang piutang pada Credit Union (CU) Usaha Kita

Abstract

Fokus utama dari legal memorandum ini adalah mengkaji tentang penggunaan Surat Keterangan Tanah (selanjutnya disebut sebagai SKT) sebagai jaminan perjanjian utang piutang pada Credit Union Usaha Kita (selanjutnya disebut sebagai CU Usaha Kita). Penulis menganggap bahwa praktik penggunaan SKT sebagai jaminan merupakan suatu penyimpangan terhadap hakekat dari Hak Tanggungan sebagai satu-satunya Lembaga jaminan Hak Atas Tanah di Indonesia, dikarenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan harus dapat dibuktikan kepemilikannya melalui sertipikat. Praktik penggunaan SKT sebagai jaminan perjanjian utang piutang yang melibatkan CU Usaha Kita ini memunculkan 2 (dua) pertanyaan yuridis, yakni: 1. Apakah suatu hak atas tanah yang didukung dengan SKT dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan dan digunakan sebagai jaminan, dan 2. Apakah konsekuensi hukum yang dapat timbul dengan diterimanya SKT sebagai jaminan oleh CU Usaha Kita. Berdasarkan kajian dan analisis yang penulis lakukan dalam legal memorandum ini, penulis dapat mengambil kesimpulan berupa: 1. Surat Keterangan Tanah atau SKT tidak dapat digunakan sebagai jaminan karena SKT bukan alat bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga SKT tidak dapat diberi Hak Tanggungan, dan 2. Konsekuensi yang dapat timbul dengan diterimanya SKT sebagai “jaminan” oleh CU Usaha Kita adalah CU Usaha Kita tidak berkedudukan sebagai Pemegang Hak Tanggungan, sehingga CU Usaha Kita tidak mendapatkan keistimewaan yang ditawarkan kepada Pemegang Hak Tanggungan.