Keterbatasan Pasal 98 dan 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam perspektif perlindungan korban tindak pidana

Abstract

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian merupakan penggabungan antara perkara pidana dengan perkara perdata. Dalam artian korban tindak pidana dapat langsung menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana tersebut. Ketentuan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini terdapat di dalam Pasal 98 dan 99 KUHAP. Ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu ganti kerugian yang merupakan akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ganti kerugian yang dapat dikabulkan oleh hakim hanya sebatas ganti kerugian materil yang sudah dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis keterbatasan Pasal 98 dan 99 KUHAP dan mengetahui apa solusi bagi korban yang mengalami kerugian materiil yang belum dikeluarkan oleh korban, namun akan dikeluarkan serta kerugian immateriil yang diderita oleh korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan asas-asas hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebaiknya Pasal 98 dan 99 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak hanya dibatasi sampai kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Tetapi, ganti rugi yang diberikan mencakup kerugian materil dan immateriil yang diderita oleh korban tindak pidana. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perubahan ketentuan pasal 98 dan 99 KUHAP di dalam RUU KUHAP. Sehingga harapan korban tindak pidana di kemudian hari dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bukan hanya kerugian materiil yang sudah dikeluarkan saja, melainkan ganti rugi materil yang belum dikeluarkan namun masih akan dikeluarkan dan kerugian immateriil.