Akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak dan status anak angkat

Abstract

Dalam perkawinan apabila tidak dilahirkan anak dapat dilaksanakan pengangkatan anak oleh pasangan suami istri. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila ada kriteria syarat perkawinan yang tidak terpenuhi yang diketahui kemudian. Pembatalan perkawinan akan menyebabkan perkawinan tersebut dianggap batal, tidak sah dan tidak pernah terjadi. Pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu diteliti apakah akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak dan status anak angkat. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diterapkan dengan melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum perkawinan dan kaidah-kaidah hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder yang bentuk dan isinya telah diisi dan dibentuk oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan orang tua angkat berakibat hukum pada keabsahan pengangkatan anak yaitu pengangkatan yang dilakukan oleh suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat material calon orang tua angkat dalam melakukan perbuatan pengangkatan anak yaitu telah berstatus menikah dengan sah minimal lima (5) tahun. Akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap status anak angkat adalah pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada anak angkat. Hasil penafsiran akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap anak angkat adalah anak angkat termasuk ke dalam kategori orang-orang ketiga yang mendapatkan haknya berdasarkan itikad baik yang terhadapnya pembatalan perkawinan tidak berlaku surut.