Analisis yuridis terhadap sifat eksekutorial perjanjian bersama dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Indonesia

Abstract

Perjanjian Bersama yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama dan mendapatkan akta pengesahan akan memiliki sifat eksekutorial. Sifat eksekutorial memiliki arti bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Bersama, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial bukan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa kasus dimana pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pihak lainnya mengabaikan sifat Perjanjian Bersama dan dalam implementasinya penggugat tidak mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 melainkan mengajukan gugatan baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan penelitian dan mendeskripsikan mengenai Pengadilan Indonesia memaknai daya eksekusi dari Perjanjian Bersama sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta menemukan solusi hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar pihak-pihak yang sepakat dapat sungguh-sungguh mematuhi dan melaksanakan Perjanjian Bersama yang bersifat mengikat. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dan penemuan hukum melalui penafsiran hukum serta konstruksi hukum. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk membuktikan kedudukan Perjanjian Bersama dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan kenyataannya tidak menganggap Perjanjian Bersama yang didaftarkan memiliki sifat eksekutorial atau daya eksekusi. Hakim kenyataanya tidak menolak gugatan baru yang diajukan penggugat, hal itu dikarenakan hakim beranggapan bahwa Perjanjian Bersama ini tidak memiliki sifat eksekutorial, sehingga apa yang dilakukan Pengadilan ini melemahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.