Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang merugikan pihak ketiga

Abstract

Mengingat sistem perundang – undangan terkait perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang masih kurang jelas dan dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi. Menjadi sebuah problematik ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya dengan digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan juga dengan kepentingan bersama yang memiliki hubungan tindakan hukum. Maka dari itu akan terjadi percampuran kepentingan – kepentingan yang ada, dan menjadi sebuah kesempatan dalam penyatuan harta kekayaan. Sebagai contoh adalah apabila aset kejahatan korupsi tersebut dijadikan sebuah aset untuk sebuah usaha sehingga dengan kondisi tersebut ada pihak lainnya (pihak ketiga) yang akan terikat untuk kepentingan tersebut. Jika harta kejahatan sudah bercampur dengan harta pihak ketiga, maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan aset akan dilakukan tanpa melihat aset tersebut muncul darimana dan bagaimana kedudukannya. Jadi pembahasan dari skripsi disini mengarah terhadap mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal perampasan aset yang dilakukan oleh negara dalam tindak pidana korupsi.