Analisis yuridis mengenai lembaga yang diperlukan dalam industri balet di Indonesia dalam upaya penegakan hukum hak cipta atas sebuah ciptaan dalam bentuk koreografi

Abstract

Koreografi merupakan salah satu obyek yang dilindungi Hak Cipta nya oleh Undang-Undang, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh para pencipta dari sebuah koreografi masih banyak dilanggar khususnya untuk koreografi tari balet orisinil yang diciptakan oleh koreografer lokal dari Indonesia. Dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, para pencipta dari koreografi tari balet memperoleh kerugian, sementara pada hakikatnya hak mereka telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan pada bidang seni yang lain seperti pada industri musik di Indonesia, terdapat sebuah lembaga yang didirikan guna menjalankan perlindungan Hak Cipta atas sebuah karya musik atau lagu pada kehidupan sehari-hari sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang sama. Dengan demikian timbul pertanyaan bagaimana bentuk pelanggaran yang terjadi, serta apa dampak dari pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada koreografer tari balet di Indonesia? Selain itu juga terdapat pertanyaan bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para koreografer guna menegakkan hak yang telah dilanggar apabila dikaitkan dengan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dimiliki oleh industri musik di Indonesia? Penulisan hukum ini akan mencoba untuk memberikan penjelasan serta solusi untuk masalah yang ada atas dasar hasil penelitian melalui sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh para koreografer tari balet di Indonesia, serta dengan proses wawancara untuk lebih memperkuat argumen. Hasil penelitian kemudian membuktikan bahwa meskipun hak eksklusif pencipta telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun kenyataannya tidak mudah untuk menegakkan hukum tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yang akan dibahas pada penulisan hukum ini. Sedangkan dalam industri musik Indonesia, pelanggaran-pelanggaran serupa dapat diminimalisir jumlahnya dengan adanya bantuan dari LMKN.