Tanggung jawab operator bus pariwisata terhadap penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Operator Bus Pariwisata terhadap penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang bus antar kota antar provinsi (AKAP) dalam kasus kecelakaan, serta mengevaluasi kinerja operator bus dalam memberikan perlindungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penumpang bus antar kota antar provinsi (AKAP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data berupa perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Sementara itu, tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif di bidang hukum perlindungan konsumen. Tipologi penelitian normatif yang digunakan, berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan operator bus dalam terjadi kecelakaan bus serta perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang bus tersebut. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini: 1) Pengaturan dalam Permenhub AKAP sesuai dengan UUPK, Pengaturan Permenhub AKAP yang sesuai memberikan pemenuhan atas hak yang dimiliki oleh konsumen yang dibebankan pada pelaku usaha, sedangkan standar sehat di Permenhub AKAP tidak jelas, sehingga kewajiban untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha berdasarkan pasal 4 huruf a dan c UUPK harus ditunaikan. 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pelanggaran pasal 4 huruf a dan c UUPK adalah gugatan melalui BPSK untuk kerugian materil atau gugatan Perbuatan melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata untuk kerugian materil dan immaterial.