Tinjauan ketentuan pidana terhadap pelaku penolak vaksinasi Covid-19 menurut hukum pidana Indonesia

Abstract

Pandemi Covid-19 telah mencetuskan dampak negatif, khususnya bagi aspek kesehatan masyarakat. Salah satu dampak negatif pandemi Covid-19 dari aspek kesehatan masyarakat ialah dalam hal jumlah kasus positif penyakit infeksi Covid-19 serta jumlah kasus kematian akibat penyakit infeksi Covid-19 yang terus meningkat setiap harinya di seluruh Indonesia. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia telah menyusun beragam stategi, baik dari segi kesehatan maupun segi pemulihan ekonomi. Dari segi kesehatan, vaksinasi Covid-19 hadir sebagai strategi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, penolakan vaksinasi oleh warga masyarakat tampaknya merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Penolakan vaksinasi Covid-19 sebagai satu di antara perilaku yang bisa menghambat upaya penanggulangan Covid-19, telah membuat pemerintah Indonesia mengkriminalisasi warga masyarakat yang terang-terangan menolak vaksinasi Covid-19 melalui sarana hukum pidana. Kriminalisasi terhadap perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 dengan sarana hukum pidana ini secara ekplisit telah dirumuskan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda). Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan peraturan yang memiliki kaitan erat dengan penolakan vaksinasi Covid-19 dan mengetahui apakah tepat mengkualifikasi penolakan vaksinasi Covid-19 sebagai tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan menolak vaksinasi tidak tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 yang diancam dengan sarana hukum pidana bertentangan dengan salah satu asas kriminalisasi yaitu asas subsidiaritas, yakni prinsip ultimum remedium yang menjadi prinsip dalam penggunaan hukum pidana, yang bermakna bahwa sarana hukum pidana sebaiknya digunakan ketika sarana hukum lain tidak memadai. Terdapat kebijakan non-penal untuk menghadapi permasalahan penolakan vaksinasi Covid-19, yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan mencapai herd immunity (kekebalan komunal).