Pengujian Beleidsregel (peraturan kebijakan) di Mahkamah Agung

Abstract

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji suatu peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini selain hal tersebut tidak ada yang lain yang dapat menjadi suatu objek yang di uji di Mahkamah Agung selain hal tersebut. Namun nyatanya, Mahkamah Agung pernah menguji suatu beleidsregel (peraturan kebijakan) yaitu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran dan masih ada beberapa yang lain. Beleidsregel (peraturan kebijakan) adalah hasil dari suatu diskresi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi suatu kekosongan hukum. Demikian di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai apakah suatu beleidsregel (peraturan kebijakan) dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan apakah sebenarnya Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengujinya. Selain itu juga akan dibahas dimanakah yang tepat atau yang berwenang untuk menguji suatu beleidsregel (peraturan kebijakan). Penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif yang akan menjawab posisi dari suatu beleidsregel (peraturan kebijakan) dan mengetahui tempat pengujiannya yang tepat apabila memang Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya.