Analisis yuridik penarikan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran makanan merek KJ berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

Izin Edar merupakan suatu izin terkait dengan suatu obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau importir yang akan diedarkan di wilayah Indonesia. Izin edar merupakan salah satu wewenang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia, dikarenakan 2 (dua) hal tersebut terpenting bagi manusia demi bertahan hidup dan memenuhi gizi yang baik. Untuk itu, tentunya manusia membutuhkan makanan, diantaranya ada makanan berat dan makanan ringan. Cokelat merupakan makanan yang umumnya dijadikan makanan ringan bagi manusia, khususnya cokelat pangan olahan, di mana cokelat tersebut melalui hasil proses metode tertentu dengan dan/atau tanpa bahan tambahan pangan. Pangan olahan dapat dikategorikan menjadi pangan olahan produksi dalam negeri dan luar negeri (impor), khususnya makanan merek KJ yang diproduksi di luar negeri dengan PT Ferrero Confectionery asal Italia. Makanan merek KJ telah mendapatkan nomor izin edar di BPOM dengan nomor ML224309017730, ML224309003730, ML224309008730, ML224309708009, ML824309009730, ML824309011730, ML224009576009, dan ML224009576009. Namun, FSA Inggris melaporkan bahwa produk KJ diduga terkontaminasi bakteri Salmonella yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sehingga, BPOM memiliki tugas untuk melakukan penarikan produk makanan merek KJ dari pasaran Indonesia walaupun produk makanan merek KJ telah mendapatkan nomor izin edar. Hal ini patut dipertanyakan apakah Tindakan BPOM dalam penerbitan produk Kinder Joy yang pernah beredar lalu dihentikan distribusinya termasuk tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat, yang di mana dapat merujuk kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana tanggung jawab BPOM atas dihentikannya produk Kinder Joy di Indonesia.