Wewenang Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelanggaran hukum humaniter dalam Operation Protective Edge

Abstract

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Palestina telah terjadi sejak adanya pembagian wilayah Palestina melalui UN Partition Plan tahun 1947. Konflik ini terus berlangsung hingga sekarang, salah satu peristiwa yang menarik perhatian masyarakat internasional adalah Operation Protective Edge yang terjadi pada tahun 2014 yakni Operation Protective Edge. Operation Protective Edge merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Israel dengan tujuan untuk membongkar jaringan terowongan yang digunakan oleh Hamas sekaligus untuk melakukan perlawanan terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas. Banyak sekali dugaan mengenai adanya kejahatan perang (War Crime) yang dilakukan oleh Israel selama berlangsungnya operasi militer tersebut. Di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai apakah tindakan-tindakan Israel selama operasi militer tersebut melanggar hukum humaniter serta menjelaskan mengenai yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga peradilan internasional yang independen dalam mengadili pelanggaran yang terjadi selama peristiwa tersebut.