Implementasi peraturan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di tingkat kecamatan : studi kasus di Kecamatan Bandung Kulon

Abstract

Salah satu bentuk hak asasi manusia menurut pasal 28H ayat (1) UUD 1945 adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Negara mengupayakan hal tersebut melalui penataan ruang. Penataan ruang merupakan suatu sistem yang terdiri perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat mempunyai peran dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah telah mengakomodisi peran masyarakat tersebut melalui peraturan perundang-undangan mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Masyarakat dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan penataan ruang kota yang ideal. Dalam praktiknya peran serta masyarakat dalam penataan ruang belum terlaksana dengan baik. Hal ini yang terjadi pada partisipasi masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon. Kecamatan Bandung Kulon merupakan wilayah yang termasuk Sub Wilayah Kota Tegallega dalam RDTR Kota Bandung 2015- 2035 termasuk dalam wilayah pengembangan industri kreatif. Dengan tersebarnya kawasan industri dan komersial, namun kenyataannya di lapangan, penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon masih jauh dari kata ideal yang bahkan menimbulkan banyak permasalahan di wilayah tersebut. Temuan di lapangan adalah masyarakat belum memahami dokumen tata ruang di wilayahnya yang mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang, namun masyarakat Kecamatan Bandung Kulon masih memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungannya yang dalam hal ini aktif dalam melakukan pelaporan secara informal terhadap aparat apabila mereka mendapati adanya pelanggaran pemanfaatan ruang.