Perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkar tambang serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara

Abstract

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih membuka peluang-peluang kegiatan pertambangan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan di wilayah lingkar tambang. Dihapusnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan menyebabkan tiadanya kekuatan hukum untuk ikut serta dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberian sanksi terhadap dampak negatif kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dari permasalahan tersebut dirumuskan permasalahannya, yaitu 1) Apakah peraturan perundang-undangan Minerba sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lingkar tambang ? dan 2) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif kegiatan pengelolaan pertambangan bagi masyarakat lingkar tambang ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, data tersier baik berupa ketentuan peraturan perundangundangan, literatur hukum serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan hukum ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan UU Minerba belum mampu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkar tambang. Diperlukannya Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah untuk masyarakat dalam memperjuangkan hak dan lingkungan hidupnya. Dihapusnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan akan melanggar penerapan good mining practices, otonomi daerah dan desentralisasi yang akan menyebabkan terkikisnya upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan kegiatan usaha pertambangan.