Penjaminan hukum dalam pemberian izin dan penggunaan senjata api oleh warga sipil

Abstract

Senjata api merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan umat manusia. Salah satu manfaat utama dari senjata api adalah untuk menjaga keamanan warga masyarakat jika digunakan oleh aparat penegak hukum, dan senjata api juga dapat dimanfaatkan oleh warga sipil untuk menunjang kegiatan olahraga seperti berburu, menembak target, dan menembak reaksi. Namun apabila tidak diatur dengan sangat berhati-hati, senjata api dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, seperti digunakan untuk kegiatan merampok, pembunuhan, dan bahkan bunuh diri. Untuk itu perlu di berikan aturan yang jelas dan lengkap mengenai izin dari senjata api itu sendiri, baik tentang izin kepemilikan, maupun izin penggunaannya. Di Indonesia penggunaan senjata api bagi warga sipil dibedakan kedalam dua kategori, yaitu senjata api keperluan olahraga yang daitur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. Walaupun izin kepemilikan dan izin penggunaan senjata api bagi warga sipil telah diatur dalam kedua peraturan tersebut, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan terhadap pemberian izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil, serta masih ditemukannya permasalahan dalam hal mekanisme prosedur penggunaan senjata api khusus bela diri. Demikian dalam penelitian ini akan dibahas mengenai siapa saja subjek yang dapat dberikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api, dan siapa yang menjamin bilamana terjadi aksi bela diri menggunakan senjata api. Penelitian ini akan menggunakan metode penulisan yuridis normatif.