Pembukaan data pasien positif COVID-19 ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan dan perlindungan hukum terhadap rekam medis pasien positif Covid-19 dalam hukum positif dan kesejangan norma dalam perlindungan terhadap transparasi informasi rekam medis pasien Covid-19. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pasien termasuk pasien positif Covid-19 memiliki hak untuk merahasiakan dan memiliki kepastian untuk tetap merahasiakan penyakitnya serta kondisi medis terkait sebagai bagian dari aspek hukum privat. Namun, melihat pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, terjadi dorongan akan keterbukaan informasi rekam medis secara akurat dan transparan dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus, oleh karena itu rekam medis pasien Covid-19 boleh dibuka apabila hal tersebut menyangkut kepentingan umum, atas dasar perintah undangundang, atas izin pasien yang bersangkutan serta dalam proses penegakkan hukum. Pada aspek kesenjangan norma yang terjadi antara undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan, undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam hal transparasi informasi rekam medis pasien Covid-19, maka digunakan asas hukum yaitu asas Lex Spesialis Derogat Lex Generali. Dengan begitu keberlakuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik akan dikesampingkan karena regulasi ini merupakan aturan yang umum terkait dengan pengaturan rekam medis pasien.