Tinjauan mengenai kewenangan lembaga terhadap perlindungan dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam Cibanteng yang ditetapkan ke dalam Kawasan Geopark Nasional Ciletuh

Abstract

Kawasan Cagar Alam merupakan bagian dari kawasan Konservasi Sumber Daya Alam yang fungsi utamanya untuk melindungi dan melesteraikan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya. Kawasan Cagar Alam merupakan satu – satunya kawasan lindung yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata Pada tahun 2015 195 negara anggota UNESCO meratifikasi UNESCO Global Geopark termasuk Indonesia. Konsep Kawasan Geopark sendiri merupakan sebuah kawasan yang berpilar pada aspek konservasi, edukasi, dan penumbuhan nilai ekonomi lokal dan regional. Geopark sendiri merupakan konsep kawasan konservasi yang baru di Indonesia yang mencakup Keanekaragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keanekargaman budaya yang dikelola secara holistic. Cakupan kawasan geopark yang luas dan dapat menimbulkan konflik terkait pengelolaan dan perlindungan denga kawasan – kawasan yang sudah ada sebelumnya Dalam penelitian ini penulis melihat contoh dampak dari ditetapkannya Kawasan Cagar Alam Cibanteng ke dalam Kawasan Geopark Ciletuh yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terhadap pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam. Dengan melakukan analisa peraturan perundangan – undangan serta sumber – sumber lain terkait dengan geopark dan cagar alam penulis melihat adanya potensi masalah yang ada dari penetapan kawasan geopark berupa tumpang tindih kewenangan pengelolaan antara BBKSDA Jawa Barat dan Badan Pengelola UGG Ciletuh – Palabuhan Ratu. Selain itu penulis juga menganalisa upaya – upaya yang dilakukan oleh pengelola kawasan untuk menciptakan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif berdasarkan pendekatan co- management atau pendekatan kolaboratif. Berdasarkan Analisa tersebut didapatkan kesimpulan, bahwa adanya perbedaan arah pengembangan kawasan yang dapat menghambat ketercapaian dari pengembangan kedua kawasan itu sendiri akibat dari tumpang tindih kewenangan yang ada di dalam geopark. Selain itu pendekatan kolaboratif di dalam geopark lebih terlihat di dalam peraturan – peraturan yang ada sebagai bentuk dari pendekatan pengelolaan bottom- up yang ada di geopark. Untuk menjamin adanya tercapainya fungsi dan tujuan pengembangan kedua kawasan secara efektif diperlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi dari kebijakan yang ada terkait penyelenggaraan konservasi sumber daya alam.