Abstract:
Non-fungible Token dan smart contract sebagai bentuk perjanjian dari transaksinya sebagai perkembangan terbaru dari teknologi blockchain memunculkan banyak potensi dan peluang bisnis bagi masyarakat dikarenakan kemudahan dan efisiensi dari transaksinya yang membutuhkan biaya
yang kecil dan waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, transaksi Non-fungible Token menjadi semakin populer dan intensif, khususnya di Indonesia, yang ditandai dengan munculnya situs Tokomall sebagai pasar Non-fungible Token pertama yang didirikan dan dioperasikan oleh pihak
yang berasal dari Indonesia. Namun, kenyataan hukum dan regulasi Indonesia yang belum mengatur spesifik mengenai Non-fungible token memunculkan masalah terhadap kepastian hukum akan keabsahan daripada smart contract perjanjian Non-fungible Token di Indonesia, khususnya yang dilakukan pada situs Tokomall tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya penelitian secara khusus mengenai keabsahan smart contract transaksi NFT pada situs Tokomall sebagai suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat keabsahan suatu perjanjian di Indonesia. Selain itu, terdapat juga keperluan bagi pemerintah untuk mengatur Non-fungible
Token dan smart contract-nya dengan memisahkannya daripada pengaturan aset kripto yang telah diatur dalam rangkaian Peraturan Bappebti akibat adanya indikasi bahwa peraturan tersebut tidak relevan untuk diterapkan pada Non-fungible Token beserta smart contract sebagai bentuk perjanjian
dari transaksinya.
