Abstract:
The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women atau CEDAW telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Prinsip dasar dari CEDAW adalah kesetaraan substantif, non-diskriminasi dan kewajiban negara. Prinsip dasar iilah yang
akan menjadi pedoman dalam membuat atau merancangkan pemenuhan hak perempuan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis Konvensi CEDAW dan kebijakan Indonesia dalam memenuhi hak dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam tindak pidana perkosaan dalam perkawinan atau marital rape. Penelitian ini juga menganalisis
peraturan perundang-undangan yang telah di berlakukan sejak diratifikasinya CEDAW khususnya yang berhubungan dengan tindak perkosaan dalam perkawinan atau marital rape. Penelitian ini berfokus pada implementasi ketentuan marital rape sebagai tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia yang ditinjau dari CEDAW. Sejauh mana peraturan perundangundangan melindungi korban marital rape dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Kriminalisasi marital rape yang didasarkan pada pertimbangan filosofis UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa negara
wajib memberikan rasa aman dan melindungi seluruh warga negaranya dari kekerasan seksual. Secara yuridis juga UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT merupakan wujud Indonesia sebagai negara hukum, dan secara sosiologis kasus marital rape ditemukan masih sulit untuk diungkap.
