Kedudukan dan kekuatan pembuktian sertifikat ekektronik di Peradilan Tata Usaha Negara

Abstract

Penulisan ini merupakan tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian sertipikat elektronik di peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya sertipikat dalam bentuk elektronik, kedudukan dan kekuatan pembuktian sertipikat elektronik di Tata Usaha Negara menjadi permasalahan dikarenakan bentuk dari sertipikat elektronik yang tidak berbentuk fisik melainkan dalam bentuk dokumen elektronik sedangkan peradilan Tata Usaha Negara masih mengatur mengenai alat bukti secara analog. Selain itu, eksistensi dari sertipikat elektronik juga menjadi timbul permasalahan apakah sertipikat elektronik juga dapat menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode yuridis normatif yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sertipikat elektronik dapat menjadi objek sengketa dalam peradilan tata usaha Negara dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dari objek sengketa dari peradilan Tata Usaha Negara serta bukan merupakan keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan dan dari sisi ITE mengenai penyelenggara sistem elektronik serta keabsahan dengan tanda tangan elektronik telah terpenuhi. Mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian dari sertipikat elektronik adalah setara dengan sertipikat analog karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut juga dapat menjadi alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara mengingat pada peraturan perundang-undangan agraria dan ITE telah diatur kedudukan dan kekuatannya serta pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hakim menentukan hal yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.