Makna ketertiban umum sebagai alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia

Abstract

Saat ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam kontrak bisnis internasional masih lebih diminati daripada melalui pengadilan atau litigasi. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan Konvensi New York, perjanjian dan Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di semua negara anggota Konvensi. Di samping kelebihannya yang dapat dilaksanakan di setiap negara, terdapat pengecualian bahwa suatu Putusan Arbitrase Internasional dapat ditolak pengakuan dan pelaksanaannya apabila dianggap akan bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara. Hal demikian diatur dalam Pasal V ayat (2) huruf (b) Konvensi New York, serta dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Namun, kedua ketentuan tersebut hanya merujuk pada ketertiban umum tanpa mendefinisikan makna ketertiban umum lebih lanjut. Dalam praktik terdapat beberapa Putusan Arbitrase Internasional yang ditolak pelaksanaannya oleh Pengadilan di Indonesia oleh karena bertentangan dengan ketertiban umum, diantaranya adalah pada kasus E.D. dan F. Man (Sugar) v. Yani Haryanto dan kasus Astro All Asia Networks Plc (Astro) v. PT Ayunda Prima Mitra. Dengan adanya putusan-putusan pengadilan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum yang diterapkan dalam praktik pengadilan di Indonesia. Penulisan hukum ini membahas mengenai ketertiban umum yang digunakan sebagai dasar untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Mengingat penafsiran ketertiban umum mungkin berbeda-beda di setiap negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dan bahan pustaka yang terkait.