Perlindungan hukum bagi konsumen dalam vaksinasi gotong royong Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membawa sejumlah dampak, mulai dari dampak perekonomian, kesehatan, kependudukan, pendidikan, sampai dengan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan vaksinasi COVID-19, yang utamanya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. Di dalam peraturan tersebut, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong. Penelitian ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen dalam vaksinasi gotong royong COVID-19 di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi penerima vaksin COVID-19 di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang- undangan, khususnya UUPK dan regulasi mengenai vaksinasi COVID-19, serta teori maupun konsep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan vaksinasi COVID-19. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan pengetahuan kepada para pembaca mengenai UUPK dan vaksinasi gotong royong COVID-19 di Indonesia.