Kajian yuridis tentang pengelolaan terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap penguatan peraturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Abstract

Sumber daya alam hayati menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Salah satu sumber daya alam hayati yang ada yaitu terumbu karang, manfaatnya yang sangat banyak membuat pemanfaatan terumbu karang harus dikelola. Keberadaan konservasi dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam hayati salah satunya terumbu karang. Pengelolaan konservasi di wilayah pesisir menjadi penting karena terumbu karang merupakan salah satu sistem penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Namun pengelolaan terumbu karang pada saat ini masih kurang efektif, banyaknya illegal fishing, penangkapan ikan dengan bahan peledak sehingga merusak ekosistem terumbu karang dan tidak adanya rehabilitasi terhadap terumbu karang dapat menyebabkan kepunahan, di level peraturan perundang-undangan yang dalam penulisan hukum ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil pun masih terdapat banyak permasalahan seperti konflik kepentingan, kekosongan hukum, dan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis-normatif, dimana penulisan hukum ini sumber utamanya adalah peraturan perundang-undangan dan analisa deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulisan hukum ini menunjukkan bahwa ada ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam hal ini yang membahas mengenai pengelolaan terumbu karang. Namun, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mendukung perlindungan sumber daya alam hayati terutama terumbu karang yang termasuk ke dalam ranah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Untuk itu adanya hubungan yang harmonis dan sinkron antar peraturan perundang-undangan dapat menjadi solusi penegakan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah pesisir.