Perlindungan hukum terhadap notaris dari tindak pidana pencucian uang dalam pembuatan akta

Abstract

Banyak kasus dan penyimpangan yang telah terjadi yang tidak dapat dihindari masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan roda perekonomian. Seperti halnya kejahatan pencucian uang.1 Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kegiatan pencucian uang merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak yang besar, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan.2 Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap placement, layering, dan integration. Tahap placement merupakan tahap pertama yaitu upaya menempatkan dana atau harta kekayaan yang dihasilkan melalui kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Tahap layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Tahap integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan atau keuangan, dana disalurkan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana lainnya.3 Pada tahap integration, dalam menggunakan harta kekayaan tersebut tidak menutup kemungkinan pelaku melakukan transaksi atau menginvestasikan harta kekayaan tersebut ke dalam berbagai bentuk kekayaan yang dalam proses perbuatan hukumnya, diharuskan untuk melibatkan Notaris dalam bentuk pembuatan akta. Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya akan tetapi Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta karena hal tersebut merupakan kesepakatan para pihak, Notaris hanya menuangkannya dalam bentuk akta autentik agar memiliki kepastian hukum perbuatan hukum yang dilakukan dihadapannya. Akan tetapi realitanya terdapat para pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui transaksi yang melibatkan jasa Notaris untuk membuat akta autentik seakan-akan transaksi tersebut sah, di mana para pihak memberikan keterangan dan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal tersebut menyebabkan Notaris dapat ikut terlibat kasus hukum karena Notaris dianggap kurang hati-hati dalam membuat akta dan ikut serta dalam melakukan tindak pidana.4 Oleh karena itu Penulis ingin meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap notaris. Dengan metode penelitian yang yuridis normatif, Penulis meneliti mengenai Apa kualifikasi seorang notaris dinyatakan turut serta melakukan dan turut melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang? Apakah notaris mendapatkan perlindungan hukum jika notaris tidak mengetahui bahwa dana tersebut merupakan dana dari hasil tindak pidana pencucian uang? Hasil yang diperoleh penulis adalah 1) kualifikasi turut serta melakukan dan turut melakukan pembantuan adalah jika notaris melakukan perbuatan sesuai unsur-unsur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP disertai dengan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Undang-Undang PPTPPU 2) Undang-Undang tidak memberikan perlindungan dalam hal notaris tidak mengetahui bahwa dana klien merupakan dana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang tetapi undang-undang PPTPPU memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai profesi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.