Analisis yuridis terhadap permintaan kompensasi negara penerima terhadap negara pengirim atas pengiriman ilegal limbah bahan berbahaya dan beracun

Abstract

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak bidang – bidang yang turut berkembang salah satunya adalah bidang industri. Kemajuan di bidang industri membawa dampak bagi kehidupan sehari – hari manusia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum manusia. Namun dibalik dampak positif yang diberikan oleh bidang industri , terdapat dampak negatifnya dimana bidang industri akan menghasilkan limbah , baik limbah biasa sampai limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Negara – negara yang maju di bidang industri cenderung memperjual – belikan limbah nya kepada negara – negara berkembang dengan menawarkan insentif kepada negara – negara berkembang. Bagi negara – negara berkembang hal ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan devisa bagi negaranya. Perpindahan atau perdagangan limbah ini diatur oleh suatu konvensi internasional bernama Konvensi Basel. Di tahun 2017 , Sri Lanka dan Inggris melakukan ekspor – impor limbah dengan tujuan mendaur ulang limbah serta mengambil elemen – elemen logam yang terkandung dalam limbah. Tujuan dari perdagangan limbah ini tidak menyalahi Konvensi Basel. Namun , ternyata Inggris juga mengekspor limbah klinis yang termasuk dalam limbah B3 kepada Sri Lanka dan hal ini menjadi illegal berdasarkan Konvensi Basel sehingga Sri Lanka meminta kompensasi terhadap Inggris. Konvensi Basel memiliki protokol tersendiri dalam hal pertanggungjawaban serta kompensasi namun sampai saat ini Protokolnya hanya memiliki 12 pihak sedangkan protokol baru berlaku setelah protokol mencapai 20 pihak. Dalam penelitian ini , penulis hendak meneliti dan menganalisis dasar hukum apa yang dapat dijadikan oleh Sri Lanka dalam hal meminta kompensasi terhadap Inggris.