Analisis yuridis perjanjian pinjam nama (Nominee Agreement) dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan bank

Abstract

Pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka dibutuhkan lembaga keuangan yaitu perbankan. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka bank menyediakan jasa kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahwa dalam memberikan pihak bank harus menghadapi risiko kredit yaitu kredit yang bermasalah tetapi dalam kredit bermasalah terdapat adanya perjanjian pinjam nama. Maka untuk meminimalisir adanya perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit selain menerapkan prinsip 5C yaitu prinsip mengenal nasabah serta menerapkan SOP. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah adanya perjanjian pinjam nama yang telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yurudis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perjanjian pinjam nama yang akibat hukumnya yaitu batal demi hukum tidak dapat melakukan eksekusi karena bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.