Kontrak baru perbankan syariah di Bank X Syariah dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah

Abstract

Undang-Undang Perlindungan (UUPK) Konsumen berperan sebagai undang-undang payung bagi perlindungan konsumen di Indonesia yang mengatur tentang pencantuman Klausula Baku dalam pembuatan perjanjian atau kontrak baku. Klausula Baku sendiri adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula eksonerasi adalah klausula baku berisi pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula eksonerasi ini kerap kali ditemui dalam perjanjian baku yang mengikat antar Pelaku Usaha dan Konsumen. Hal ini dikarenakan perjanjian baku dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang besar karna sifatnya yang lebih efektif dan efisien. Namun tentu penerapan perjanjian baku mempunyai konsekuensi yakni membuka peluang bagi Pelaku Usaha untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih menguntungkan dengan mencantumkan klausula-klausula yang memberatkan bahkan merugikan Konsumen seperti pengalihan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha, sehingga membuat Konsumen berada di posisi yang lebih lemah. Sekalipun penggunaan klausula eksonerasi sebetulnya telah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam prakteknya masih banyak ditemukan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi seperti melalui perumusan klausula yang kabur, memberatkan Konsumen atau sulit dipahami. Berangkat dari hal ini, Penulis menggunakan perjanjian baku yang mangikat antara lembaga pembiayaan PT Finansia Multifinance (KreditPlus) dengan Konsumen KreditPlus. Perjanjian baku tersebut adalah Syarat dan Ketentuan KreditPlus yang berlaku sejak Konsumen memasukkan data pribadi pada saat melakukan registrasi akun pribadi KreditPlus. Terhadap perjanjian baku ini Penulis memfokuskan analisa yang akan dikaji lebih lanjut terhadap klausula-klausula yang berpotensi sebagai klausula eksonerasi