Analisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani dan menyelesaikan sengketa wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Pesatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam bidang perindustrian dan perdagangan di Indonesia telah menghasilkan diversifikasi barang dan/atau jasa yang beredar dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu adanya perdagangan bebas dengan didukungnya perkembangan teknologi memperluas arus gerak transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah negara. Adanya fenomena tersebut menyebabkan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen semakin kompleks. Fenomena tersebut juga membuat kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang yang dapat menimbulkan sengketa. Upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dapat diselesaikan melalui Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam penelitian ini akan mengkaji masalah terkait dengan ruang lingkup dari sengketa konsumen, dan mengkaji kewenangan dari BPSK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ruang lingkup dari sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen akhir dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sumber dari sengketa konsumen ada yang bersumber dari perjanjian dan ada juga yang bersumber dari adanya perbuatan melawan hukum. Dari sumber sengketa konsumen tersebut dapat diketahui juga bahwa BPSK berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa wanprestasi.