Tinjauan yuridis mengenai penolakan kantor pertanahan dalam proses pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/ in kracht

Abstract

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak dijumpai kegiatan jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang dilakukan dibawah tangan tanpa akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tentunya perbuatan hukum tersebut akan sangat merugikan bagi pihak pembeli, karena pihak pembeli tidak ada kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang dibelinya. Dalam peralihan hak atas tanah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bisa tetap diupayakan hukumnya melalui mekanisme salah satunya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan guna mendapatkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht) menjadi dasar untuk peralihan hak yaitu balik nama sertifikat di kantor pertanahan setempat. Seperti pada kasus berdasarkan putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN Bdg dan 475/Pdt.G/2017PN.Bdg kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht), pada saat pendaftaran balik nama permohonan kedua Pemohon ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dengan alasan bahwa kedua Pemohon harus terlebih dahulu membuat Akta Jual Beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hukum dan dasar hukum penolakan Kantor Pertanahan terhadap proses pendaftaran tanah dan untuk mengetahui Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan peraturan perundang-undangan pertanahan kepada Pemohon dalam proses pendaftaran tanah atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau in kracht manakala terdapat penolakan kantor pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu: metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian yang digunakan meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Alasan penolakan kantor pertanahan terhadap proses pendaftaran tanah atas dasar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau In Kracht seringkali salah tafsir mengenai aturan yang ada, Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung telah menafsirkan bahwa peralihan hak yang tidak dibuktikan oleh Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka tidak dapat diterima pendaftarannya dan harus ditolak, hal ini mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau In Kracht. Perlindungan hukum yang diberikan Peraturan perundang-undangan kepada pemohon dalam proses pendaftaran tanah atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau In Kracht belum mempunyai kepastian hukum, Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Negara adalah apabila tanah tersebut telah didaftarkan maka perlindungan hukum terhadap pemilik tanah tersebut barulah ada serta akan dilindungi hak-haknya atas tanah tersebut, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.