Keabsahan kewenangan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan dalam memberikan izin berusaha di kawasan industri yang berstatus kawasan berikat dan non berikat menurut sistem hukum Indonesia : studi kasus PT. Kawasan Berikat Nusantara

Abstract

Pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi dalam bidang industri adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, efesiensi, kepastian hukum, pemberian fasilitas fiscal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya kawasan industry memadai. Agar pengelolaan Kawasan Industri khususnya di ibukota dapat berjalan dengan lancar, pemerintah mendirikan suatu perusahaan negara yang diberi nama PT Kawasan Berikat Nusantara yang berbentuk persero. Suatu BUMN berbentuk persero merupakan badan hukum privat yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jika dihubungkan dengan kewenangan pemberian perizinan yang dimiliki oleh PT KBN, badan usaha ini tidak lagi murni sebagai badan hukum privat yang tunduk pada Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam penulisan hukum ini akan dijelaskan bagaimana kedudukan PT Kawasan Berikat Nusantara sebagai BUMN persero dalam memberikan perizinan dan keabsahan kewenangan yang dimiliki oleh perseroan tersebut sudah sesuai dengan prinsip prinsip dan hukum yang berlaku di Indonesia.