Perlindungan dan pertanggungjawaban hukum pemegang izin usaha pertambangan dan pemegang izin usaha pertambangan khusus dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara

Abstract

Pemegang IUP dan IUPK dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dapat terlepaskan oleh tanggung jawab untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Bahwa terkait hal-hal yang meliputi berbagai aspek kegiatan pertambangan tersebut masih menuai kritik setelah Undang-Undang No.3 Tahun 2020 sudah disahkan, termasuk hal mengenai pertanggungjawaban hukum serta ketentuan terkait perlindungan hukum pemegang IUP dan IUPK. Dalam penulisan hukum yang dilakukan dengan metode yuridis normatif ini, akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang IUP dan IUPK baik secara umum, serta kaitan spesifiknya dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara. Melalui kajian tersebut, dalam aspek perlindungan hukum pemegang IUP dan IUPK, terdapat ketentuan yang walaupun menguatkan perlindungan hukum masih menuai kritik, serta hal yang melemahkan. Terkait pertanggungjawaban hukum, kedepannya sangat berketergantungan dengan ketentuan PP turunan UU Minerba 2020 dalam memastikan kegiatan reklamasi dilaksanakan secara penuh. Diharapkan terhadap hal-hal tersebut, mengenai ketentuan perlindungan hukum dilakukan uji materi dan pembentukan peraturan baru, serta agar muatan materi PP turunan UU 2020 memperhatikan aspek utama agar kegiatan reklamasi dilaksanakan secara penuh oleh pemegang IUP dan IUPK