Abstract:
Cita – cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang hidup dan berdiri berdasarkan dasar negara (Pancasila) merupakan suatu keinginan yang luhur dan mulia. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya hal tersebut menjadikan seluruh masyarakat di dalamnya menjadi aktif maupun ikut serta menjalankan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila. Dalam menjembatani terwujudnya tujuan nasional tersebut, tentunya diperlukan suatu produk hukum yang dapat melindungi maupun menjaga keberadaan dasar negara (Pancasila). Produk hukum tersebut terwujud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Namun dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, terdapat suatu unsur yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam penafsirannya maupun dalam pemberlakuannya. Unsur menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme yang dimaksud dalam peraturan tersebut selama ini dirasa memiliki makna yang masih terlalu luas dan multitafsir. Jika dikaji dengan asas legalitas dalam hukum pidana maupun hak kebebasan berekspresi dalam hak asasi manusia maka akan menimbulkan berbagai pembahasan karena terdapat suatu ketidaksesuaian di dalamnya.
