Perceraian dengan alasan istri adalah transgender dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Abstract

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun Undang Undang tersebut telah direvisi dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ttentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perubahan Undang Undang tersebut sama sekali tidak mencantumkan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dan isteri yang ternyata pernah menjadi transgender dan suatu saat dimungkinkan untuk kemba li menjadi transgender Dalam kehidupan keperdataan seseorang dalam hal ini adalah perkawinan, tetap saja tidak bisa menyalahi aturan yang telah dibuat pemerintah yang mana setelah itu menggiring penulis untuk membahas apakah transgender dapat dijadikan se buah alasan dalam perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apakah seorang transgender dapat memegang kekuasaan orang tua apabila ia ternyata memiliki anak. Perkembangan kehidupan bermasyarakat sudah beragam dan semakin modern yang mana masya rakat Indonesia telah banyak terpengaruh oleh budaya luar termasuk hal kecil sekalipun yaitu perkawinan, perceraian, dan anak yang mungkin terkena pengaruh dari budaya modern tersebut. Terkait dengan hal tersebut, maka seorang transgender menjadi salah sat u permasalahan apabila sudah masuk kedalam ranah keperdataan seperti perkawinan dan perceraian.